Penerapan Pidana Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Dilindungi di Pengadilan Negeri Jambi

Abstract

The use of fine categories is intended to provide a clear pattern for the highest sanctions set for various offenses, in this case offenses against protected animals. Protected animals are animals that are protected by the government. The decision of Jambi District Court Judge is considered to have exceeded the maximum penalty provided for in Article 40 (2) Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems, so that it becomes Article 65 (2) KUHP. The problem discussed in this work is how the judge uses legal considerations in imposing a fine exceeding the maximum limit the amount of the verdict and the judge's consideration in imposing a fine exceeding the maximum pada Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb. The research was conducted using a prescriptive legal approach. Data collection was carried out by means of literatures study. This research resulted in conclusions. That is, the judge's decision is considered to exceed the maximum criminal limit of Article 40 (2)  Law Number 5 of 1990. Based on the conclusions, it’s recommended that prosecutors be more careful in determining the punishment and be more specific in preparing the prosecution. The need to change the criminal provisions in the judge's decision. Abstrak Tujuan penggunaan kategori denda adalah untuk memiliki pedoman yang jelas mengenai jumlah denda maksimal yang dapat dikenakan untuk berbagai jenis tindak pidana, seperti dalam kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Putusan hakim dari Pengadilan Negeri Jambi dianggap melampaui batas maksimum pidana denda yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) KUHP. Fokus dari skripsi ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana denda yang melebihi batas maksimum, serta melakukan analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam kasus Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan hakim tersebut melewati batas pidana denda maksimum yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem. Berdasarkan kesimpulan ini, disarankan agar Jaksa Penuntut Umum lebih teliti dalam menetapkan ketentuan pidana dan menyusun surat dakwaan dengan tepat. Juga diperlukan revisi terhadap ketentuan pidana dalam Putusan hakim yang melampaui batas maksimum pidana denda tersebut.