DAMPAK OMNIBUS LAW TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Omnibus Law terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi Omnibus Law menghasilkan perubahan dalam regulasi lingkungan yang dapat menyebabkan degradasi kewenangan pemerintah daerah. Beberapa kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti perizinan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan sumber daya alam, dapat dipindahkan ke tingkat pemerintah pusat. Degradasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup ini memiliki dampak yang signifikan. Salah satunya adalah kurangnya responsivitas terhadap masalah lingkungan yang spesifik di tingkat lokal. Kondisi lingkungan yang berbeda antar daerah memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaannya. Jika kewenangan pemerintah daerah terbatas, maka kemampuan mereka untuk menangani permasalahan lingkungan secara efektif juga akan terbatas. Selain itu, degradasi kewenangan pemerintah daerah juga dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat yang aktif dan terlibat dalam pengelolaan lingkungan sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun, jika kewenangan pemerintah daerah terbatas, partisipasi masyarakat dapat terhambat dan kepentingan lokal mungkin tidak terwakili dengan baik.