Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, Pemerintah menerapkan asas Desentralisasi, asas Dekonsentrasi dan asas Tugas Pembantuan. Ketiga asas tersebut tentunya diikuti dengan pendanaan untuk mendukung perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desentralisasi merupakan dana yang pengalokasian, pengelolaan dan pertanggungjawabannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan dana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangan dan tugas pembantuan yang kegiatannya sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang kemudian untuk dijalankan di daerah otonom tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, guna mendukung pemerataan pembangunan dan perimbangan keuangan secara proporsional diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa masih terdapat kekeliruan pemahaman sebagian Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang terlihat dari masih adanya tumpang tindih pembiayaan yang seharusnya membiayai urusan pemerintah pusat didaerah, justru digunakan untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.