DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA MELALUI NAVAL DIPLOMACY DAN SEA POWER DI LAUT CINA SELATAN PADA TAHUN 2020

Abstract

Implementasi diplomasi pertahanan terutama di wilayah maritim masih menjadi salah satu permasalahan yang ada pada proses diplomasi pertahanan suatu negara. Terdapat pemahaman akan strategi diplomasi pertahanan yang masih terlalu luas di wilayah maritim suatu negara, yaitu diplomasi maritim (maritime  diplomacy) sehingga pelaksanaan diplomasi pertahanan di wilayah kelautan atau maritim suatu negara masih belum efektif. Studi-studi terdahulu memaparkan bahwa maritime diplomacy adalah suatu strategi dalam diplomasi pertahanan di wilayah maritim yang sangat luas dan identik dengan penggunaan aktor-aktor militer saja, sedangkan naval diplomacy merupakan diplomasi pertahanan di wilayah maritim yang juga melibatkan non-military actors. Melengkapi studi-studi sebelumnya, argumentasi dalam penelitian ini adalah naval diplomacy merupakan konsep diplomasi pertahanan di wilayah maritim yang lebih efektif diterapkan dibandingkan maritime diplomacy. Studi ini secara khusus menggambarkan strategi diplomasi pertahanan di wilayah maritim Indonesia yang bersinggungan dengan wilayah Laut Cina Selatan yang menggunakan strategi naval diplomacy menurut Ken Booth. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber dalam jaringan seperti berita dan penelitian sebelumnya mengenai diplomasi pertahanan. Hasil dari penelitian ini adalah strategi diplomasi pertahanan maritim dengan naval diplomacy dan sea power merupakan strategi diplomasi pertahanan maritim di Laut Cina Selatan bagi Indonesia lebih efektif untuk diterapkan karena melibatkan proses negosiasi yang juga melibatkan non-state actors. Tetapi, model diplomasi ini belum dapat efektif dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2020 lalu.