Analisis Hasil Pengawasan Iklan/Promosi Suplemen Kesehatan Sebelum dan Selama Masa Pandemi COVID-19

Abstract

Bagi pengusaha, iklan/promosi adalah sarana untuk memperkenalkan produk, dan bagi masyarakat adalah sarana untuk medapatkan informasi mengenai suatu produk, sehingga masyarakat menjadi sangat tergantung pada iklan/promosi. Data dari BPS menunjukan terjadi lonjakan tajam penjualan online selama masa pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) yang antara lain dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Kebutuhan suplemen kesehatan meningkat selama masa pandemi COVID-19, beberapa kali terjadi kekosongan stok karena panic buying. Momentum tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengiklankan/mempromosikan produk yang tidak sesuai ketentuan untuk meningkatkan penjualan produk, sehingga kemungkinan mengakibatkan tingkat pelanggaran iklan/promosi yang berbeda signifikan dengan sebelum pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil pengawasan iklan/promosi suplemen kesehatan sebelum pandemi COVID-19 (Tahun 2018-2019) dan selama pandemi COVID-19 (Tahun 2020-Juli 2021) untuk mengetahui tingkat signifikansi perbedaan pelanggaran iklan/promosi sebelum dan selama pandemi, jenis media yang paling banyak dilaporkan melanggar selama masa pandemi COVID-19, jenis pelanggaran iklan/promosi dan 5 daerah di Indonesia yang melaporkan tingkat pelanggaran terbesar. Data yang dianalisis merupakan data sekunder hasil pengawasan iklan/promosi di seluruh Indonesia yang dikumpulan dari Tahun 2018 sampai 5 September 2021, yang dipeoleh dari Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Data diolah secara deskriptif dan dengan metode chi-square untuk melihat signifikansi, dengan hasil terdapat perbedaan bermakna pelanggaran iklan/promosi sebelum dan selama pandemi COVID-19, media yang yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah media internet, dengan jenis pelanggaran tertinggi adalah mengiklankan/mempromosikan produk dengan klaim berlebihan. Dua daerah di Indonesia yang masuk dalam sepuluh daerah pelanggaran terbesar sebelum dan selama pandemi COVID-19 adalah Jakarta dan Makassar.