Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh

Abstract

Artikel ini membahas Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Kelahiran Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur pengelolaan zakat merupakan peningkatan optimalisasi potensi zakat di Indonesia yang selama ini masih jauh dari yang diharapkan. Beberapa persoalan yang dibahas dalam artikel ini adalah ketentuan Qanun tentang Muzakki (orang yang wajib membayar zakat), Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), Baitul Mal dan Ketentuan ‘Uqubat (sanksi terhadap penyimpangan terhadap zakat. Artikel ini dikaji dengan pendekatan Islam dan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan mustahiq zakat, Qanun ini telah memberikan jaminan bagi masyarakat Aceh yang di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 ditetapkan sebagai salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah). Di dalam ketentuan Qanun tentang zakat ini, sangat jelas diatur bahwa zakat hanya disalurkan kepada mustahiq sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak bisa digunakan untuk keperluan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari senif yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam kaitannya dengan sanksi terhadap penyimpangan zakat, keberadaan Qanun ini dapat dikatakan sebagai pelengkap terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat yang masih memiliki kekurangan yang besar, terutama pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi bagi penyimpangan terhadap pengelolaan zakat. Pada Undang-Undang, sanksi lebih banyak diatur pada penyimpangan bagi amil zakat sedang pada Qanun pengelolaan zakat ini sudah mencakup amil dan muzakki. Qanun ini juga member pelimpahan wewenang yang amat besar bagi pengelolaan zakat oleh Baitul Mal.