Desentralisasi fiskal secara teoritis akan berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan serta efisiensi. Desentralisasi fiskal kemudian menjadi strategi yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dalam membangun keselarasan hubungan antar unit pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal. Namun bagi daerah-daerah pasca pemekaran, implikasi tersebut belum seluruhnya teruji. Pada sisi yang lain, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat adalah beberapa tujuan pemekaran daerah. Naskah ini akan menjelaskan terdapat-tidaknya implikasi desentralisasi fiskal terhadap kemandirian daerah pasca pemekaran dengan lokus di Kabupaten Tulang Bawang (sebagai kabupaten induk) serta Tulang Bawang Barat dan Mesuji (kabupaten hasil pemekaran). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan atau analisa kualitatif berdasarkan analisis data trend statistik. Secara faktual terbukti bahwa sepuluh tahun pasca pemekaran dilakukan, jumlah transfer dana perimbangan maupun pertumbuhan ekonomi pada tiga kabupatan pasca pemekaran selalu meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, meskipun desentralisasi fiskal telah berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten induk maupun kabupaten hasil pemekaran, tapi ternyata belum mampu mewujudkan kemandirian daerah khususnya pada sisi makro-ekonomi dan kesehatan fiskal. Hasil penelitian ini memiliki keterbatasan argumentasi karena kemandirian daerah hanya mampu dinilai pada sisi makro- ekonomi serta sisi kesehatan fiskal karena sejatinya terdapat aspek yang lebih komprehensif selain kedua hal itu. Kata
CITATION STYLE
Mukhlis, M., & Makhya, S. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA OTONOMI DAERAH PASCA PEMEKARAN (Studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, dan Mesuji Lampung). CosmoGov, 5(2), 147. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.22803
Mendeley helps you to discover research relevant for your work.