Birokrasi sebagai Sentralisasi Kekuasaan Politik-Ekonomi di Indonesia

Abstract

Integrasi suatu negara dengan sistem ekonomi internasional yang kapitalis menyebabkan sistem ekonomi nasional negara menjadi subordinasi dari internasional ekonomi karena teori ini melihat dunia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu : negara pusat, negara yang dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki sistem kapitalisme modern (misalnya : negara-negara G7) dan kelompok negara satelit (bekas negara koloni). Suatu hal menarik dari teori ini adanya pembagian kerja internasional di mana negara- negara metropol adalah negara yang memproses bahan-bahan mentah yang disediakan oleh negara-negara satelit menjadi produk-produk industri yang kemudian dijual kembali sebagai produk industrial di negara-negara yang sedang berkembang. Dalam hal ini sektor ekonomi tradisional mendapat fungsi baru yaitu sebagai penyedia tenaga yang murah dan lahan yang murah untuk kepentingan pengembangan sektor modern yang merupakan wakil kapitalisme modern. Akibatnya muncul kelompok birokrat politik sebagai sebagai pusat kekuasaan, birokrasi sebagai penunjang kebijakan-kebijakan ekonomi. Jadi negara dengan aparatnya oleh pendekatan ini dianggap sebagai Comprador : kelompok yang memberikan fasilitas utama bagi kepentingan- kepentingan modal asing dengan memperoleh bayaran tertentu. Ia juga merupakan kelompok yang menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar kapitalisme itu sendiri, karena industrialisasi mula muncul di negara-negara yang sedang berkembang.