PENCEGAHAN HIV/AIDS MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE ANTARA PEMERINTAH, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, DAN MASYARAKAT DI PROVINSI DKI JAKARTA

Abstract

Kasus HIV/AIDS di Indonesia terus mengalami peningkatan dan telah menjalar ke seluruh provinsi di Indonesia. Sebagai provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi yang dilaporkan, DKI Jakarta melalui Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) berupaya melakukan pencegahan meningkatnya kasus HIV/AIDS melalui tata kelola kolaboratif (collaborative governance) antara Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat. Tata kelola kolaboratif ini dikuatkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses kolaborasi antara Pemerintah, LSM, dan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis tata kelola kolaboratif yang efektif dalam rangka pencegahan HIV/AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan proses kolaborasi pencegahan HIV/AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori tata kelola kolaboratif yang berfokus pada proses kolaborasi. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa tata kelola kolaboratif sudah terjalin antara KPAP, Dinas Kesehatan, LSM, Kelompok Kerja (Pokja), dan Masyarakat. Namun, masih belum dikatakan efektif karena kurangnya peran pokja dan LSM yang masih tergantung dari lembaga donor dalam melakukan kegiatannya.