Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang saat ini keberadaannya menjadi semakin penting. Hal ini dikarenakan penerimaan perpajakan pada beberapa tahun terakhir tidak mencapai target. Oleh karena itu, sebagai salah satu sumber pendanaan bagi Kementerian/Lembaga, optimalisasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mutlak diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah permasalahan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pemilihan institusi tersebut dikarenakan layanan pertanahan merupakan layanan yang sangat penting bagi masyarakat dan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian tersebut masuk dalam sepuluh terbesar di Indonesia. Penulis memilih Kantor perwakilan BPN di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif- empiris. Hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa masih adda beberapa kelemahan dalam pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Yogyakarta yang memerlukan perbaikan untuk mengoptimalkan penerimaan dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
CITATION STYLE
Dinarjito, A. (2017). PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK : STUDY KASUS KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 1(1), 57–69. https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i1.88
Mendeley helps you to discover research relevant for your work.