HARMONISASI PRINSIP-PRINSIP TRIPS AGREEMENT DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL

Abstract

The research aims to find a legal politics of harmonization the Intellectual Property Rights (IPR) of Indonesia with WTO/TRIPs agreement. Based on the juridical approach of secondary data, it was concluded that there is a harmonization between legal arrangements of IPR with the WTO/TRIPs agreement. The reason given by the government is because Indonesia has ratified the WTO/TRIPs agreement, and it is 'full complience' and 'non-reservation', and due to the insistence of developed countries of IPR owners against Indonesia and the needs of national IPRs. There is no courage to create legal politics of our own IPR, which is derived from the philosophy of Pancasila, 1945 Constitution and national interests. Fear of the threat of developed countries must be resisted and overcome by intelligence. abstrak Tujuan penelitian adalah untuk menemukan politik hukum harmonisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia dengan WTO/TRIPs Agreement. Berdasarkan pendekatan yuridis terhadap data sekunder disimpulkan bahwa terjadi harmonisasi antara pengaturan hukum HKI dengan WTO/TRIPs Agreement. Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah adalah karena Indonesia telah meratifikasi konvensi WTO/TRIPs Agreement dan bersifat full complience dan nonreservation, desakan negara-negara maju pemilik HKI terhadap Indonesia dan kebutuhan HKI nasional. Belum ada keberanian untuk menciptakan politik hukum HKI sendiri yang bersumber dari filsafat Pancasila, UUD 1945 dan kepentingan nasional. Ketakutan terhadap ancaman negara-negara maju pemilik HKI harus dilawan dan disiasati dengan cerdas.