Penerapan Sanksi Pidana Kebiri terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Abstract

Abstract. The more rapid the development of science and technology that we can enjoy the benefits of, the more we will feel an increase in criminal acts both in terms of quality and in terms of quantity. The negative impact that is most felt is the increase in criminal acts, especially criminal acts of sexual violence against children In criminal law in Indonesia, chemical castration sanctions are only intended for perpetrators of sexual crimes against children. This castration punishment can be a tool or a sanction for all perpetrators of criminal acts of sexual violence against children because those who are perpetrators of crimes of sexual violence against children will think twice about doing this because there is an additional punishment in the form of chemical castration that awaits the perpetrators of criminal acts. sexual. Based on these problems, this study aims to determine the application of the criminal sanction of castration against perpetrators of sexual violence against children based on Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection. This research method uses normative juridical and this research is descriptive analysis. While the data used in this study is secondary data obtained from the results of the literature and using qualitative normative analysis methods. Then the results obtained that the criminal sanction of castration in the context of criminal policy as a form of public policy against perpetrators of sexual crimes against children is also a form of formal public reaction. That the criminal sanction of castration against perpetrators of sexual violence is related to the theory of punishment in Indonesia in accordance with the integrative theory as the basis for the formation of criminal sanctions. Keywords: Application of castration sanctions, child protection, sexual violence against children. Abstrak. Semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat kita nikmati manfaatnya, akan makin terasa pula adanya peningkatan tindak pidana baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Dampak negatif yang paling dirasakan adalah meningkatnya tindak pidana, terutama tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hukum pidana di Indonesia, sanksi hukuman kebiri kimia hanya diperuntukkan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri ini bisa menjadi alat maupun sanksi bagi semua pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak karena mereka para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak akan berpikir dua kali untuk mekakukan tindakan tersebut karena ada hukuman tambahan berupa kebiri kimia yang sudah menanti para pelaku tindak pidana kejahatan seksual. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Maka diperoleh hasil bahwa sanksi pidana kebiri dalam konteks kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah juga sebagai bentuk reaksi formal masyarakat. Bahwa sanksi pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual dihubungkan dengan teori pemidanaan di Indonesia sesuai dengan teori integratif sebagai dasar pembentukan sanksi pidana. Kata Kunci : Penerapan sanksi kebiri, perlindungan anak, tindak kekerasan seksual terhadap anak