SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA (SPLITSING) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Berdasarkan pasal 174 KUHAP disebutkan apabila keterangan saksi disidang disangka palsu maka hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguhn kepada saksi supaya memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan apabilan saksi tetap memberikan keterangan palsu maka akan diancam dengan dakwaan baru yaitu berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Dalam pasal 185 ayat (1) juga dijelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam di sidang pengadilan. Hal ini secara tidak langsung jelas menjebak keadilan dari terdakwa. Secara implisit,keberadaan saksi mahkota juga seakan-akan membuktikan perbuatan yang ia lakukan. Dengan kesaksiannya yang benar, ia akan diancam pidana dalam posisinya sebagai terdakwa, yang tidak dapat memberi keterangan secara bebas/membela diri (terikat sumpah kala jadi saksi). Kata Kunci : Saksi mahkota dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana ABSTRACT Under article 174 CRIMINAL PROCEDURE CODE mentioned in disidang of witnesses suspected false then the Chief Council warns solemnly sungguhn to witness so that gives the actual description. And if a witness gives false information remains it will be liable to a new indictment in the form of a criminal offence of false testimony, as provided for in article 242 of the CRIMINAL CODE. In section 185 subsection (1) also explained that the witnesses as evidence is what the witnesses stated in a court hearing. This is indirectly apparent trap the fairness of the defendant. Implicitly, the existence of a Crown witness also seem to prove that he did. With his testimony, he will be liable to criminal in his position as the defendant, who could not give information freely/self-defense (bound oath kala so witnesses). Keywords: Crown witness in the process of settlement of the matter a criminal Offence