Optimizing The Protection of Cultural Expressions of Indigenous Peoples in Indonesia

Abstract

There are approximately 33 types of Indonesian culture that have been claimed as belonging to other countries. Among others, there are Reog Ponorogo and Kuda Lumping Dance; both are from East Java. This proves that the regulation of protection related to TCSe in Indonesia has not provided satisfaction to this nation. Based on this phenomenon, the authors are interested in providing solutions through this research. The type of research is juridical-normative. Furthermore, this research intends to define the TCSe protection mechanisms to assist the Indonesian economy given that legal efforts in developing the "expressions of folklore" will benefit the regional economy. After conducting the research, the authors concluded two major findings. First, so far, the protection of TCSe has not been regulated specifically. As a result, TCSe does not have a strong position concerning its legality. Therefore, it becomes vulnerable and blemishes the occurrence of recognition by othercountries which results in losses to the state economy. Second, specific regulations and anti-theft task forces or advocacy groups are urgently needed to help the indigenous people protect the rights of their distinctive intellectual property. Thus, specialized institutions, which control access and benefit-sharing arrangements with foreign users, are required.Ada kurang lebih 33 jenis budaya Indonesia yang diklaim sebagai milik negara lain. Antara lain Reog Ponorogo dan Tari Kuda Lumping; keduanya berasal dari Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa regulasi perlindungan terkait TCSe di Indonesia belum memberikan kepuasan bagi bangsa ini. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk memberikan solusi melalui penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif. Selanjutnya, penelitian ini bermaksud untuk mendefinisikan mekanisme perlindungan TCSe untuk membantu perekonomian Indonesia mengingat upaya hukum dalam mengembangkan "ekspresi cerita rakyat" akan menguntungkan perekonomian daerah. Setelah melakukan penelitian, penulis menyimpulkan dua temuan utama. Pertama, selama ini perlindungan terhadap TCSe belum diatur secara khusus. Akibatnya, TCSe tidak memiliki posisi yang kuat terkait legalitasnya. Sehingga menjadi rentan dan menodai terjadinya pengakuan oleh negara lain yang mengakibatkan kerugian ekonomi negara. Kedua, peraturan khusus dan satuan tugas anti-pencurian atau kelompok advokasi sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat adat melindungi hak kekayaan intelektual mereka yang khas. Oleh karena itu, diperlukan lembaga khusus yang mengontrol akses dan pengaturan pembagian keuntungan dengan pengguna asing.