PERAN LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Abstract

This research specifically examines the role of the Legal Aid Consultation Institute, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Datokarama Palu according to Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, which aims to answer the questions presented in the problem formulation, namely, what is the role and obstacles of the institution? Legal Aid Consultation: providing consultation services and legal aid according to Law Number 16 of 2011. This research uses empirical juridical research methods and data collection methods through a series of interviews, observations, and documentation that are considered relevant to this research. The research results show that the role of the Legal Aid Consultation Institute in carrying out its duties to provide consultation services and legal aid is quite good, but it still receives little attention from the government, namely that it has not received accreditation from the Ministry of Law and Human Rights, so it cannot receive funding. The conclusion that the author has reached is regarding the role and obstacles of the Legal Aid Consultation Institute, Faculty of Sharia, Datokarama State Islamic University (UIN), Palu, in providing services that are quite good in accordance with the main objective of the function of legal aid institutions, namely realizing the principle of equal opportunity to obtain justice for members of society who need it. Providing advice, explanations, information, or guidance to community members who have legal problems. Abstrak Penelitian ini secara spesifik mengkaji Peran Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dipaparkan pada rumusan masalah yakni Bagaimana peran dan hambatan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dalam memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui serangkaian wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dalam melakukan tugasnya untuk memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum dengan cukup baik akan tetapi masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah yakni belum mendapat akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga belum bisa mendapat pendanaan. Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan, terkait peran dan hambatan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dalam memberikan pelayanannya sudah cukup baik sesuai tujuan utama fungsi lembaga bantuan hukum yakni mewujudkan asas pemerataan kesempatan memperoleh keadilan bagi anggota masyarakat yang memerlukan. Memberi nasihat, penjelasan, informasi, atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum.