PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ILLEGAL MINING DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI KONAWE UTARA

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana dampak lingkungan hidup akibat adanya Illegal Mining di Konawe Utara, 2) Untuk menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha Illegal Mining dalam kaitannya dengan perlindungan linkungan hidup di Konawe Utara. Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu jenis penelitian yang mengkaji peraturan hukum yang bersifat formal seperti peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pembahasan pada tesis ini seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup, serta konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan penerapannya pada penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertambangan mengakibatkan deforestasi atau penggundulan hutan di Konawe Utara. Konawe Utara mengalami deforestasi hingga 18.155 ribu hektar pada 2000-2009, 3.423 hektar pada 2009-2013 dan mencapai 17.518 hektar pada 2013-2017. FWI menyatakan, jumlah keseluruhan wilayah hutan yang beralih fungsi menjadi pertambangan di Konawe Utara hingga 2017, sekitar 152.598 hektar. Hilangnya kawasan hutan dan rusaknya ekosistem lingkungan hidup akibat pertambangan illegal kemudian menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar 2) Penegakan hukum terhadap pelaku usaha Illegal Mining dalam perspektif perlindungan lingkungan hidup untuk mencapai Supremacy Of Law dilakukan dengan penerapan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Aparat penegak hukum di Konawe Utara melakukan langkah-langkah penegakan hukum berupa upaya preventif dan represif diantaranya melakukan pengawasan pada setiap aktivitas penambangan dan upaya penanganan terhadap tindak pidana korporasi