Penitipan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Balai Perlindungan Rehabilitasi Remaja Daerah Sleman

Abstract

This study aims to discuss about children in conflict with the law entrusted to the Youth Social Protection and Rehabilitation Center. The current conflicting child care practice is still not optimal in handling child care cases. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials collected through news of events from the Sleman Police, the Child Public Prosecutor from the Sleman District Attorney, Juvenile Judges from the Sleman District Court, and Social Workers from the Youth Protection and Rehabilitation Center and supported by literature studies. The analysis was carried out with a qualitative method. The juridical-sociological approach is seen from a legal point of view related to juvenile delinquency. The conclusions of this study are: first, the function of the BPRSR is to rehabilitate and also serve as a place of detention if there is no LPAS because BPRSR is appointed as LPKS; second, care and detention are the same, because in practice such care limits the child's movement space and robs the child of independence; third, the status of children in conflict with the law as a deposit is a factor in not reducing the criminal sanctions that will be received by the child. Key Words: Child delinquency; criminal sanctions; day care Abstrak Studi ini bertujuan untuk membahas mengenai anak yang berkonflik dengan hukum dititipkan pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Praktik penitipan anak yang berkonflik saat ini masih belum maksimal dalam menangani kasus penitipan anak. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui berita peristiwa dari Polres Sleman, Penuntut Umum Anak dari Kejaksaan Negeri Sleman, Hakim Anak dari Pengadilan Negeri Sleman, dan Pekerja Sosial dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja serta didukung dengan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif. Pendekatan dengan yuridis-sosiologis dilihat dari sudut pandang hukum terkait kenakalan anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: pertama, fungsi dari BPRSR adalah untuk merehabilitasi dan juga sebagai tempat penahanan jika tidak terdapat LPAS karena BPRSR ditunjuk sebagai LPKS; kedua, penitipan dan penahanan sama, karena pada praktiknya penitipan tersebut membatasi ruang gerak anak dan merampas kemerdekaan anak; ketiga, status anak yang berkonflik dengan hukum sebagai titipan merupakan faktor tidak dikuranginya sanksi pidana yang akan diterima anak. Kata Kunci: Kenakalan anak; penitipan; sanksi pidana