Doxing untuk Malicious Purposes vs Doxing untuk Political Purposes: Urgensi Pengklasifikasian Ancaman Hukuman Bagi Para Pelaku Doxing dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Abstract

Berbanding lurus dengan masifnya penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia, kasus doxing menggunakan media sosial pun kerap terjadi. Tujuan dari doxing yang dilakukan pun bermacam-macam mulai, dari ingin mempermalukan seseorang hingga menuntut keadilan demi kepentingan umum. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang diharapkan dapat memberikan regulasi yang dapat diandalkan terkait dengan isu data pribadi, nyatanya UU PDP belum dapat memberikan kepastian hukum, tertutama bagi pelaku doxing untuk menuntut keadilan demi kepentingan umum. UU PDP menyamaratakan bahwa kegiatan mengungkapkan data pribadi atau doxing adalah hal yang dilarang dan diancam pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta studi kasus doxing terhadap perkara penganiayaan Mario Dandy (MDS) terhadap D, tulisan ini akan membahas mengenai pentingnya mengklasifikasikan doxing berdasarkan bentuk dan tujuan dilakukannya dalam UU PDP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa doxing terdiri menjadi tiga kategori berdasarkan tujuannya, yaitu doxing untuk tujuan jahat, doxing untuk kepentingan politik, dan doxing untuk self-regulation. Berdasarkan kategorisasi ini, sudah sepatutnya ancaman hukuman untuk pelaku doxing dibedakan pula.