ANALISA YURIDIS POLA PEMBAGIAN HASIL PERIKANAN (Studi Kasus Nelayan Wuring di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur)

Abstract

Pada tanggal 23 September 1964, telah disahkan Undang-undang nomor 16 tahun 1964 yang menetapkan pengaturan mengenai bagi hasil perikanan. Setelah hampir 46 tahun ditetapkan materi dari peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pola pembagian hasil perikanan dilakukan pada tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menurut tujuannya termasuk jenis penelitian normatif non doktrinal. Lokasi penelitian di wilayah Wuring Lama, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara (interview) dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content of analysis). Hasil penelitian mengharapkan bahwa pelaksanaan pembagian hasil perikanan yang terdapat pada nelayan Wuring memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak pada kesepakatan yangdilakukan secara lisan atau hanya berdasarkan pada kebiasaan setempat (common law) tidak ada sanksi yang memaksa masing-masing pihak untuk mematuhi, semua kesepakatan dilakukan berdasarkan padakerelaan masing-masing pihak. Hal yang membedakan adalah pola pembagian yang berbeda dan membawa rasa keadilan yang berbeda bagi masing-masing pihak yang terkait dalam kesepakatan pembagian hasil perikanan tersebut. Tittle:  Juridical Analysis of Fishery Revenues Sharing Patterns, (Case Study of Wuring Fisher in Sikka District, East Nusa Tenggara)On September 23, 1964, the Government of Indonesia passed the Law number 16/1964 on fishery revenues sharing. After forty-six years, the enforcement of this law cannot face difficulties at community level. This research is an evaluation of this law application on fishing revenues sharing of wuring fisher in Wuring Lama, Wolomarang Village, West Alok, Sikka District, East Nusa Tenggara Province by analyzing legal aspects and parties' involvement in the agreement for revenues sharing. This research is non-doctrinal normative research and used primary and secondary data through structured interview and literature study. This research applied content analysis for analyzing data. This research found that the implementation of the division of fisheries products on wuring fishers has similarities and differences with the content of law. The agreement was made orally or based on local customs without sanctions to force each party to comply with. All agreements are based on the willingness of each party. The differences are division of revenues sharing patterns and sense of justice diversion at the agreements.