Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) Sebagai Upaya Pengembangan Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan

Abstract

Penyediaan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan  di Indonesia masih   terhalang oleh keterbatasan biaya. Oleh karena itu, pemerintah dapat melibatkan pihak swasta dalam hal penyediaan dana. Keterlibatan pihak lain untuk mencapai tujuan suatu negara dikenal dengan konsep good governance. Salah satu upaya  pelibatan pihak lain (swasta)  dikenal dengan istilah Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS). Pada penelitian ini lokus yang dipilih adalah Bandara Radin Inten II Lampung Selatan.  Lokus ini dipilih karena posisi bandara yang strategis dan potensi penumpang yang dimiliki  tidak berbanding lurus dengan upaya pembangunan infrastruktur. Tujuan dilaksanakannya penelitian  adalah mengetahui urutan prioritas bentuk Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) dalam upaya pengembangan sisi udara Bandara Radin Inten II Lampung Selatan dan faktor yang paling berpengaruh  dalam bentuk KPS tersebut. Metode pada penelitian ini adalah studi deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data berupa AHP (Analitycal Hierarchy Process). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk yang paling menguntungkan untuk pengembangan  sisi udara Bandara Radin Inten II Lampung Selatan adalah Built Transfer (BT) dibandingkan  Built-Operate-Transfer (BOT) dan Built-Transfer-Operate (BTO). Bentuk  Built Transfer (BT) terpilih berdasarkan kriteria ekonomi (sukriteria : modal), kriteria risiko (subkriteria : aturan hukum), dan  kriteria pasar (subkriteria : demand). Dari beberapa kriteria yang dipilih, kriteria ekonomi berupa modal merupakan  faktor yang paling berpengaruh dalam pemilihan bentuk KPS.