Kajian Tentang Audit Lingkungan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) di Indonesia

Abstract

Tujuan artikel ini yaitu untuk mengetahui dasar hukum audit lingkungan yang dilakukan oleh BPK dan untuk mengetahui lembaga audit lingkungan hidup di negara Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina sebagai sesama anggota ASEAN. Jenis penelitian dalam artikel ini yaitu penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma hukum atau hukum positif yang berlaku di Indonesia berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Pada dasarnya audit lingkungan hidup wajib dilakukan oleh auditor lingkungan hidup yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai auditor lingkungan hidup sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 UU PPLH. Kemudian, pelaksanaan audit lingkungan hidup di negara-negara lain yang tergabung dalam INTOSAI WGEA dan juga tergabung sebagai negara ASEAN, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina memiliki masing-masing ketentuan mengenai lembaga yang melakukan audit terhadap lingkungan hidup.