Pembagian kewenangan Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam. menimbulkan kewenangan otonomi daerah yang dapat menjadi berkah atau musibah, hal ini dapat memunculkan ekses negatif atau positif dalam perjalanan pemerintahan era reformasi akibat terjadinya multi tafsir peraturan perundang-undangan pembagian kewenangan khususnya di Pemerintah Kota Batam dengan karena terbentuknya terlebih dahulu Badan Otorita Batam, akhirnya terjadi tarik menarik kewenangan antar pemerintah kota dengan Badan Pengelola Otorita Batam dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah, fungsi-fungsi pemerintahterdapat dua institusi sama-sama menjalankan fungsi pemerintahan tertentu yang diakui keberadaannya dalam undang-undang.
CITATION STYLE
Harahap, B. (2017). PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF KEPENTINGAN NASIONAL DAN KEPENTINGAN DAERAH (IC. KASUS BATAM SEBAGAI MODEL). Jurnal Hukum & Pembangunan, 32(4), 424. https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no4.1356
Mendeley helps you to discover research relevant for your work.