Pembaharuan Hukum: Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme (Kajian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)

Abstract

The involvement of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in countering terrorism is in article 7 paragraph (1) of Law Number 34 of 2004 concerning the TNI which states that the main task of the TNI is to uphold state sovereignty, maintain the territorial integrity of the unitary state of the Republic of Indonesia based on Pancasila, the 1945 Constitution and protect the entire nation and the homeland of Indonesia from threats and disturbances to the integrity of the nation and state. It is known that acts of terrorism are based on ideologies that wish to change the basis of the state, so that the TNI's involvement in counterterrorism is very relevant. The TNI's authority in combating terrorism is a matter that is still being debated. This study uses a qualitative research method with a legal approach and a literature approach. The results of the study state that the TNI's authority in dealing with terrorism is given on the grounds that terrorism is an act that threatens the integrity and unity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.Keywords: Authority; Indonesian national army; Counter Terrorism; The sovereignty of the Republic of Indonesia.  AbstrakKeterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme yaitu pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi bahwa tugas pokok TNI adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Diketahui bahwa aksi terorisme berbasis pada ideologi yang berkeinginan merubah dasar negara, sehingga sangat relevan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Kewenangan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan sebuah hal yang masih menjadi perdebatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa kewenangan TNI dalam mengati terorisme diberikan dengan alasan bahwa terorisme sebagai tindakan yang mengancam keutuhan dan persatuan Negara kesatuan Republik Indonesia.Kata Kunci : Kewenangan; Tentara Nasional Indonesia; Penanggulangan Terorisme; Kedaulatan NKRI.