Kebijakan Afirmasi Politik Bagi Orang Asli Papua Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Papua

Abstract

Provinsi Papua merupakan daerah yang diberi kekhususan oleh pemerintah berupa otonomi khusus. Salah satu muatan dalam otonomi khusus tersebut adalah kebijakan afirmasi di sektor politik. UU No. 2 Tahun 2021 memperbolehkan orang asli Papua (OAP) untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) melalui mekanisme pengangkatan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kebijakan afirmasi di sektor politik bagi orang asli Papua (OAP) di DPRP maupun DPRK serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keterwakilan OAP didalam lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dianalisis secara deskriptif menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa afirmasi politik pada otonomi Papua yang termuat dalam UU No. 2 Tahun 2021, salah satunya terletak pada penambahan anggota DPRP dan DPRK yang mana anggota tersebut berasal dari unsur OAP yang tergabung kedalam kelompok khusus. Pada tingkat Provinsi, faktor yang mempengaruhi berlakunya keterwakilan OAP dalam DPRP berawal dari tuntutan OAP serta pengujian Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 21 Tahun 2001 oleh Mahkamah Konstitusi yang mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan tersebut dan mulai berlaku pada pemilu legislatif tahun 2014. Faktor yang mempengaruhi tuntutan OAP untuk memberikan afirmasi politik dalam DPRK adalah rendahnya jumlah keterwakilan OAP yang menjadi anggota di dalam DPRD di beberapa Kabupaten/Kota di Papua. Pada sidang rapat kerja pansus tentang RUU No. 2 Tahun 2021 usulan pengangkatan OAP dalam DPRK menjadi suatu kebaruan dari otsus Papua dan termuat dalam UU No. 2 Tahun 2021.