Penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian dalam Hubungan dengan Desentralisasi di Kabupaten Timor Tengah Utara, merupakan penelitian empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam hubungan dengan desentralisasi, sehingga pemerintah daerah tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam mengeluarkan kebijakan khususnya dalam kebijakan pertambangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologi dan ekologi untuk membantu pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah daerah mampu menyejahterakan rakyat. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mendesain desentralisasi simetris ke desentralisasi asimetris. Desain desentralisasi asimetris ini dikarenakan model Desentralisasi yang seragam mengabaikan kenyataan bahwa daerah memiliki tingkat kematangan, cakupan wilayah, potensi daerah, dan jumlah penduduk yang berbeda antara satu dengan lainnya. Model desentralisasi seragam yang sekarang berlaku juga mempersulit daerah dalam pengembangan struktur birokrasi yang efisien dan aparatur yang profesional, mengingat kompetensi dan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Menjadikan sektor pertanian sebagai urusan wajib pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. ©2017 dipublikasikan oleh Agrimor.
CITATION STYLE
Mambur, Y. P. V. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian dalam Hubungan dengan Desentralisasi di Kabupaten Timor Tengah Utara. AGRIMOR, 2(02), 25–26. https://doi.org/10.32938/ag.v2i02.287
Mendeley helps you to discover research relevant for your work.