Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Perlindungan Hukum terhadap Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Abstract

ABSTRAK Pemerintah sebagai organisatoris negara berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang cukup penting adalah pengadaan barang/jasa. Dalam praktek, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali terjadi permasalahan antara lain terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari prosedur pengadaan barang/ jasa maupun pelanggaran yang sifatnya merugikan negara atau terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh organisasi pengadaan barang/ jasa. Tulisan ini akan mengkaji akibat hukum pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan perlindungan hukum terhadap organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data-data dari sumber hukum sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif. Kata Kunci: pelanggaran prosedur, pengadaan barang dan jasa, perlindungan hukum, organisasi pengadaan barang dan jasa ABSTRACT The government as the organizer of the state is obliged to meet the needs of the community and the activities of the administration. One of the needs of the community and the administration of a fairly important government is the procurement of goods/ services. In practice, the implementation of procurement of goods / services of the government often occurs problems such as violations of goods procurement procedures or violations that are detrimental to the state or related to corruption acts committed by the organization of procurement of goods / services. This paper will examine the legal consequences of procedural violations in the procurement of government goods / services and legal protection of public procurement organizations. This study uses a normative juridical approach using data from secondary law sources in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis using juridical-qualitative method.