Purifikasi Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menangani Perkara Kepailitan/PKPU

Abstract

Kehadiran instrument kepailitan secara kontemporer rupanya tidak hanya menyentuh pada sektor-sektor yang berkaitan dengan hubungan hukum hutang piutang, namun juga sudah mulai bergeser kepada kepada hubungan hukum yang semula atau awalnya bukan dari hutang piutang, melainkan bermula dari perbuatan pidana. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif (normatif law research) yang mengkaji norma-norma hukum yang dilihat dari aspek historis, asas-asas dan teori hukum hukum, sistematika hukum, sikronisasi vertikal dan horizontal. Kemudian diperoleh hasil dialektika ilimiah, kajian-kajian mengenai sita umum dan sita pidana banyak menjadi pilihan kajian hukum baik dalam bentuk tulisan jurnal, tesis bahkan sampai dengan disertasi. Beragam pendapat, beragam perspektif hanya menghasilkan polemik mana yang harus didahulukan apakah sita umum atau sita pidana tidak kunjung menemukan titik terang atau titik temu. Oleh karena itu harus diambil jalan tengah yang tegas dan solutif yakni dengan harus memurnikan kewenangan Pengadilan Niaga berdasarkan kepada alasan pembenaran dengan menggunakan pendekatan aspek historis dan teoretis. Mengharapkan political will terhadap amandemen Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan merupakan masa penantian yang lama dan tak menentu, oleh karena itu, polemik ini harus diselesaikan dengan skema Mahkamah Agung Republik Indonesia harus berani menerbitkan produk hukum SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang memurnikan kedudukan dan kewenangan Pengadilan Niaga yang hanya menerima permohonan pailit atau PKPU yang bersumber dari hukum perjanjian, undang-undang atau putusan pengadilan mengenai kewajiban ganti rugi karena adanya perbuatan melawan hukum. berdasarkan kepada hal tersebut, sehingga seluruh perkara-perkara berdimensi pidana tidak dapat lagi diselesaikan melalui jalur pengadilan niaga yang menimbulkan polemik baru yakni perselisihan antara sita umum dengan sita pidana