PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH KONKUREN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor: 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana ringan Harta Kekayaan di dalam KUHP dalam proses Pra Penuntutan (Studi Kasus Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Kampar) dan Apakah kendala dan hambatan yang dihadapi Jaksa Peneliti dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam Tindak Pidana Ringan lingkup Harta Kekayaan. Penelitian ini dilakukan secara sosiologis yakni berdasarkan fakta fakta yang ada dilapangan. Hasil penelitian menemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya dibidang para penuntutan dalam menerima berkas perkara Penyidikan oleh Pihak Kepolisian harus dengan seksama melihat apakah suatu perkara masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 atau tidak dengan berbagai pertimbangan yang dapat dipahami oleh Penyidik Kepolisian tentu saja hal ini akan memberikan rasa keadilan baik bagi Tersangka maupun bagi korban tindak pidana dan masyarakat pada umumnya.Kata kunci: kewenangan; penyelesaian; dendaABSTRACTThis study aims to find out and understand how the Duties and Authority of the Prosecutor's Office in Applying the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation number: 02 of 2012 concerning the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in relation to cases of minor criminal offenses. (Case Study of Theft Case in the Kampar District Prosecutor's Office) and What are the obstacles and obstacles faced by the Research Prosecutor in Applying the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 02/2012 concerning the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in Minor Crimes in the scope of Assets. this is done sociologically, based on facts in the field. The results of the study found that the Public Prosecutor in carrying out his duties in the field of prosecution in receiving case files Investigations by the Police must carefully see whether a case is included in the category of Minor Crimes as intended by Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 or not with various considerations that can understood by Police Investigators, of course this will give a sense of justice both to the Suspect and to victims of crime and the community at large.Keywords: authority; settlement; fines