MODEL KEBIJAKAN HUKUM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI NUSA TENGGARA BARAT

Abstract

development is to make nature an object of tourism exploitation, shifting to a culture-based tourism development model (halal tourism) and nature conservation (eco-tourism). As a national mainstay tourism area, NTB has a beautiful culture and nature as a tourist attraction, so the concept of sharia tourism has begun to be applied in NTB, but ecotourism has only just been initiated by the NTB provincial government. One of the problems that have slowed the progress of the ecotourism model is the absence of legal instruments as the basis for ecotourism policy in NTB. Discusses the government's legal policies in accommodating ecotourism development and the legal policy model of the NTB provincial government. The type of normative legal research and the approach method is the statutory approach. The study results show that, first, the Government's legal policies in efforts to develop ecotourism in the context of statutory regulations have provided guidelines for local governments that have ecotourism potential to develop optimally by providing several incentives and facilities for ecotourism actors. Second, the NTB provincial government legal policy model supporting ecotourism is to create a legal basis for policies in the form of provincial regional regulations on environment-based tourism through indications of regional tourism development programs that be stipulated in a Regional Long-Term Development Plan.Keyword: Legal Policy; Ecotourism; NTB Province. ABSTRAKArah baru pengembangan pariwisata adalah menjadikan alam sebagai obyek eksploitasi wisata beralih ke model pengembangan pariwisata yang berbasis kultural (pariwisata halal) dan pelestarian alam (eco-tourism). Sebagai daerah pariwisata andalan nasional, NTB memiliki kultural dan alam yang begitu indah sebagai obyek wisata, maka konsep pariwisata syariah sudah mulai diterapkan di NTB, namun konsep ekowisata baru mulai dirintis oleh pemerintah provinsi NTB. Salah satu persoalan yang membuat melambatnya kemajuan model ekowisata yakni ketiadaan instrument hukum sebagai dasar kebijakan ekowisata di NTB. Mengupas permasalahan tentang kebijakan hukum yang diambil pemerintah dalam mengakomodasi pengembangan ekowisata dan model kebijakan hukum pemerintah provinsi NTB. Jenis penelitian hukum normatif dan metode pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa, pertama, kebijakan hukum  Pemerintah dalam upaya pengembangan ekowisata dalam konteks peraturan perundang-undangan telah memberikan guidelines bagi pemerintah daerah  yang mempunyai potensi ekowisata untuk wajib menggembangkan secara optimal dengan memberikan beberapa insentif dan kemudahan bagi pelaku ekowisata. Kedua, model kebijakan hukum pemerintah provinsi NTB dalam mendukung ekowisata adalah dengan membuat landasan hukum kebijakan berupa peraturan daerah provinsi tentang pariwisata berbasis lingkungan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah yang dapat ditetapkan dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.