TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN DENDA TILANG DENGAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT ( ETLE )

Abstract

Pada saat ini masih banyak pengguna jalan raya khususnya pengendara yang kerap melakukan pelanggaran peraturan  lalu lintas. Akibat dari adanya kesalahan berlalulintas, maka dengan ini Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dibidang satuan lalulintas menerapkan sistem ETLE sebagai sanksi dalam bentuk penilangan yang tertuang pada UU Nomor 22 Tahun 2009 mengenai  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).             Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian kepustakaan. Pada penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode kuantitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.             Penerapan sistem ETLE sebagai sanksi berupa denda telah dilaksanakan dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 22 (LLAJ) Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan. Dalam pelaksaan sistem ini perlu diketahui bahwa adanya suatu asas hukum yaitu Asas “lex specialis derogat legi generali” yaitu hukum secara khusus didahulukan daripada hukum secara umum. Dimana kita ketahui asas hukum semacam ini menjadi penguat pertanggungjawaban hukum yang akan disanksikan kepada pelanggar lalu lintas.