Kajian Penerapan Carbon Tax pada Industri Konstruksi di Singapura dan Indonesia

Abstract

ABSTRAKPerumahan Tataka Puri merupakan salah satu kawasan berkembang di Kabupaten Tangerang. Perlu diperhatikan masalah hidrologi yang mungkin akan terjadi dikarenakan pada awalnya daerah ini merupakan daerah resapan air, sehingga dibutuhkan perencanaan yang baik untuk sistem drainasenya. Untuk itu akan direncanakan konsep zero delta run off dengan teknologi ekodrainase, agar tidak menambah beban drainase menuju outlet. Dicobakan 5 skenario sistem drainase pada penelitian ini, skenario 1 (saluran drainase konvensional), skenario 2 (saluran drainase dengan kolam retensi), skenario 3 (saluran drainase dengan bioretensi), skenario 4 (saluran resapan) dan skenario 5 (kombinasi bioretensi dan kolam retensi). Dengan acuan debit banjir 5 tahun sebelum kawasan terbangun sebesar 0,331 m3/detik, dari 5 skenario yang diteliti terdapat 2 skenario yang memenuhi konsep zero delta run off, yaitu skenario 2 dan skenario 5 dengan debit banjir 5 tahun pada perumahan dapat ditampung seluruhnya dengan teknologi ekodrainase sehingga tidak ada debit banjir menuju outlet.Kata kunci: kebijakan pajak karbon, emisi karbon, carbon tax ABSTRACTA carbon tax is a policy scheme to support carbon emission reduction. Since 2019, Singapore has implemented a policy of carbon pricing. Currently, Indonesia is in the early stages of implementing the policy, which is planned to be effective in 2022. However, several things eed to be carefully prepared. This research aims to study the implementation of carbon tax policies in Singapore and Indonesia through literature review and interviews. Furthermore, a comparative analysis was carried out to identify the potential implementation of Indonesia's carbon tax policy in the future, particularly in the construction industry. It is due to its significant impact on carbon emissions in Indonesia. Several parameters that need to be immediately regulated by Indonesia are the limit/cap, carbon exchange, reporting system, and responsible institutions. In addition, the determination of the threshold value, the exchange of carbon emissions including the reporting system, the qualifications of the experts involved, as well as the integration between the ministries responsible for the carbon tax in Indonesia also need to be well planned.Keywords: carbon tax policy, carbon emissions, carbon tax