ABSTRACT The outbreak of Corona. Virus Disease 2019. (Covid-19) had had a wide-ranging impact on the conditions of security and public order in Indonesia and national resilience. This had also been responded by the World Health Organization (WHO) by establishing the status of a global pandemic in Covid-19 given the negative impact that striked many countries in the world.With qualitative research methods, information was obtained from relevant informants that, with existing policies, the Indonesian government had carried out various efforts in the framework of the detection, prevention .and control of this Covid-19. Some of them were with the Presidential Decree No. 9 of 2020 concerning Amendment to Presidential Decree No. 7 of 2020 concerning the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19, Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in the framework of Accelerating Handling of Covid-19 and Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning Determination of Non-natural Disasters of the spread of Covid-19 as a National Disaster.From the group policy analysis model, it was found that in the unstable condition of the community in the midst of this pandemic, the PSBB policy was supported by the existence of the Task Force as an appropriate step in the handling of Covid-19 in Indonesia compared to the lockdown option which could have a domino effect on the condition of the nation . In addition, this paper also simulated government policy options by implementing a policy pattern for implementing rapid tests, quarantine and hospital operations for handling Covid-19 (Option C) and physical distancing / social distancing policies with patterns of working from home (Option D) that could provide the result of a decrease in the number of Covid-19 cases in Indonesia. ABSTRAK Tersebarnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah memberikan pengaruh pada kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia dan ketahanan nasional. Hal ini sudah ditanggapi oleh World Health Organization (WHO) dengan menetapkan status pandemi global pada Covid-19 mengingat dampak negatif yang menyerang banyak negara di dunia.Metode penelitian kualitatif digunakan guna mendapatkan informasi dari narasumber terkait bahwa, dengan kebijakan yang ada, pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai upaya dalam rangka deteksi, pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ini. Beberapa di antaranya adalah adanya Keppres No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Keppres No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.Model analisis kebijakan kelompok menemukan bahwa dalam kondisi masyarakat yang tidak stabil di tengah pandemi ini, kebijakan PSBB didukung dengan adanya Gugus Tugas tersebut merupakan langkah yang tepat dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia dibandingkan opsi lockdown yang bisa memberikan efek domino pada kondisi bangsa. Selain itu, tulisan ini juga mensimulasikan opsi kebijakan pemerintah dengan menerapkan pola kebijakan pelaksanaan rapid test, karantina maupun operasional RS untuk penanganan Covid-19 (Opsi C) dan kebijakan physical distancing / social distancing dengan pola bekerja dari rumah (Opsi D) yang dapat memberikan hasil penurunan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia.
CITATION STYLE
Samudro, E. G., & Madjid, M. A. (2020). Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid -19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional. Jurnal Ketahanan Nasional, 26(2), 132. https://doi.org/10.22146/jkn.56318
Mendeley helps you to discover research relevant for your work.