IMPLEMENTASI PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganaliisis bagaimana penerapan kinerja pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dan upaya dalam menciptakan kinerja pegawai dalam pelayanan publik secara pemerintahan yang baik pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawacara berdasarkan pedoman wawancara dari 4 informan dari masyarakat kota Makassar sebagai sampel dari seluruh jumlah Pegawai sebanyak 74 orang, survei dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu  Mei s.d Juni 2022. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaparansi yang didukung dengan akuntablitas birokrasi reformasi melalui good governance bisa diwujudkan bila adanya sarana yang menjamin tercapainya suatu tujuan setiap kebijakan yang dirumuskan dan fasilitas pelayanan yang kurang memadai ini di sebabkan kerena keterbatasan dana, sehingga pegawai agak kesulitan dalam menlaksanakan pelayanan, saat ini aparatur hanya memanfaatkan fasilitas yang ada dalam melaksanakan tugas pelayanan. This research aims to: (1) analyze how the implementation of good government performance in public services at the Makassar City Investment and One Stop Integrated Service Office, (2) How efforts are made to create employee performance in good government public services at the Office Makassar City One-Stop Integrated Service and Investment Service. This study uses primary data through interviews based on interview guidelines from 4 informants from the Makassar city community as a sample of the total number of employees as many as 74 people, the survey was conducted for 2 (two) months, from May to June 2022. The data were analyzed using qualitative analysis. The results of the study indicate that transparency which is supported by bureaucratic accountability reform through good governance can be realized if there are facilities that guarantee the achievement of a goal for each formulated policy and inadequate service facilities are caused by limited funds, so that employees find it difficult to carry out services. This apparatus only utilizes existing facilities in carrying out service tasks.