PENDIDIKAN ZAMAN ORDE BARU: UPAYA MELANGGENGKAN KEKUASAAN SOEHARTO

Abstract

The New Order regime started from 1966 to May 1998 showed the involvement of the army (Army) in politics government in Indonesia, which also influence educational policies in Indonesia. This study aims to examine and describe the development of education during the New Order era as a form of pure and consistent implementation of the values of Pancasila and the 1945 Constitution. The research method used is a literature study using a comparative descriptive analysis of various literature in the form of books and journal articles that are relevant to the topics discussed. The findings show that the New Order government led by President Suharto was based on the pure and consistent application of Pancasila and the 1945 Constitution which was politicized to perpetuate his power. The applied education system indoctrinates students to obey the state (rulers) as one of the efforts to perpetuate Suharto's power. The implementation of education was more oriented towards increasing quantity targets rather than improving the quality of education, in which the New Order government succeeded in eradicating illiteracy through the compulsory education program, forming study groups (chasing), and building Inpres SD. The thick nuance of militarism in the education system makes students mentally weak and powerless to be critical. It is feared that teaching critical attitudes to students will lead to criticism of the government. Therefore, the implementation of education that is held is more oriented towards producing Indonesian people who are efficient in moving the wheels of the economy.Rezim orde baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga bulan Mei 1998 memperlihatkan keterlibatan tentara (Angkatan Darat) dalam politik pemerintahan di Indonesia yang turut mempengaruhi kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan perkembangan pendidikan pada masa orde baru sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif dari berbagai literatur berupa buku-buku maupun artikel jurnal yang relevan dengan topik yang di bahas. Hasil temuan menunjukan bahwa pemerintah orde baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto berpijak pada penerapan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen yang dipolitisasi untuk melanggengkan kekuasaannya. Sistem pendidikan yang diterapkan mengindoktrinasikan agar peserta didik patuh kepada negara (penguasa) sebagai salah satu upaya melanggengkan kekuasaan Soeharto. Penerapan pendidikan lebih diorientasikan kepada peningkatan target kuantitas dari pada peningkatan kualitas pendidikan, dimana pemerintah orde baru berhasil melakukan pemberantasan buta aksara melalui program wajib belajar, pembentukan kelompok belajar (kejar), dan pembangunan SD Inpres. Nuansa militerisme yang kental dalam sistem pendidikan membuat peserta didik menjadi manusia yang lemah mental dan tidak berdaya kritis.Pengajaran sikap kritis kepada peserta didik dikhawatirkan akan memunculkan sikap kritik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan lebih berorientasi  untuk menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berdaya guna untuk menggerakan roda perekonomian.