KURIKULUM BAHASA INDONESIA: PROBLEMATIKA DI LAPANGAN

Abstract

Those putting KBK/KTSP (short for Kurikulum Berdasar Kompetensi/Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan or the Competency-Based Curriculum/theCurriculum at the Level of Educational Unit) of Bahasa Indonesia into practicestill encounter an abundance of problems in the field. The problems involve itsimplementation in relation to the teachers, the students, and the supportingfacilities. The implementation has indicated (a) the teachers' lack of understandingof the curriculum of Bahasa Indonesia in both the addition of basic competenciesand the concepts of learning concerning linguistic aspects; (b) the teachers'apathetic attitude towards the curriculum because of their desire for uniformityand the increasingly heavier load of their duties; and (c) the teachers' lack ofknowledge of efforts for maximum development of the curriculum such aspracticing authentic assessment, selecting suitable lesson books, and runningremedial and enrichment programs. As an impact of the implementation on thestudents, a sufficiently large number of students feel burdened with KBK becausethey already have many assignments in both their regular and remedial classes. Asan impact of the implementation on the support facilities, it has brought to lightthat regional schools lack the facilities that could meet the demands of thecurriculum.Keywords: KBK/KTSP, teachers' attitude, impacts, problemsA. PENDAHULUAN mendorong pemikiran diperlukannya otonomiSalah satu implikasi diberlakukannya pendidikan.otonomi daerah adalah otonomi pendidikan. Di Dalam otonomi pendidikan terbukasamping karena adanya fakta hasil pendidikan peluang untuk menciptakan pendidikan diyang tidak merata di setiap daerah, seringkali daerah menjadi lebih berkualitas karena pejabatkebutuhan dan permasalahan pendidikan daerah memiliki wewenang yang luas untukdaerah yang berbeda-beda selalu diatasi dengan melakukan antisipasi dalam rangka meningkatcarayang sama, seragam. Apalagi, kebijakan kan kualitas pendidikan di daerahnyapusat seringkali tidak sesuai dengan kondisi di (Mudjiharto, 2000; Suyanto, 2001). Kegiatanlapangan selain juga datangnya sering terlalu rekrutmen untuk kepala sekolah, guru, danterlambat sampai di tingkat bawah (daerah). siswa; pembinaan profesionalisme guru;Dalam hal yang demikian potensi akademis penentuan sistem evaluasi; dan sebagainyayang ada di daerah tidak bisa dimanfaatkan ditentukan oleh daerah (pemerintah provinsi,secara maksimal (Suryadi, 2001). Akibatnya, sekolah, dan masyarakat) (lihat Stinnett, 1968;kondisi tersebut tidak mampu memacu Dorros, 1978). Dengan demikian, kualitaspersaingan yang sehat untuk meningkatkan hasilnya sangat ditentukan oleh kemampuankualitas pendidikan, kecuali untuk memenuhi dan kemauan daerah (Kompas, 2001).target kebijakan. Kenyataan inilah yang ikut26