ANALISIS IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH (STUDI PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DI WILAYAH KERJA KPPN MAGELANG)

Abstract

Abstrak Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan proses implementasi KKP pada satuan kerja K/L di wilayah kerja KPPN Magelang dan mengidentifikasi penyebab implementasi KKP tersebut belum dapat berjalan penuh. Metode Penelitian – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan pada dua satuan kerja di wilayah kerja KPPN Magelang. yaitu Satuan Kerja A dan Satuan Kerja B. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Partisipan yang terlibat terdiri atas Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, pemegang KKP, dan administrator KKP. Temuan – Satuan Kerja A telah menyelesaikan proses permintaan UP KKP, perjanjian kerjasama satuan kerja, serta penunjukkan pemegang KKP dan administrator KKP. Satuan kerja masih berproses untuk memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan KKP ke bank. Sementara itu, Satuan Kerja B telah menyelesaikan proses permintaan UP KKP, perjanjian kerjasama satuan kerja, penunjukkan pemegang KKP dan administrator KKP, pengajuan KKP, penerbitan KKP, serta penyerahan KKP. Akan tetapi, KKP tersebut belum dapat digunakan sebagai alat pembayaran belanja. Kendala yang menyebabkan implementasi KKP pada Satuan Kerja A belum berjalan penuh yaitu komunikasi yang kurang jelas, kurangnya pemahaman pelaksana tentang tata cara implementasi KKP, belum dilakukannya evaluasi implementasi KKP, belum adanya pendelegasian wewenang secara resmi kepada pelaksana KKP, keengganan dari pelaksana untuk mengimplementasikan KKP, belum adanya reward dan punishment, belum adanya SOP tentang implementasi KKP, dan kurangnya koordinasi internal di dalam satuan kerja. Kendala implementasi KKP pada Satuan Kerja B yaitu komunikasi yang kurang jelas dan tidak konsisten, terbatasnya EDC merchant, keengganan dari pelaksana dan rekanan untuk mengimplementasikan KKP, serta belum adanya peraturan yang mengatur ketentuan perpajakan atas belanja yang menggunakan KKP. Orisinalitas - Penelitian ini dilakukan pada masa awal implementasi KKP di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Edwards (1980) dalam mengidentifikasi penyebab implementasi KKP pada satuan kerja K/L di wilayah kerja KPPN Magelang belum berjalan dengan penuh.