Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum)

Abstract

Abstrak : Latar belakang untuk mengkritik Undang-Undang Penanaman Modal yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam perspektif Teori Hukum. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengatahui dan menganalisis apa pendapat teori hukum terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan apa yang menjadi tujuan Hukum Undang-Undang No.� 25 Tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah penellitian normative yang meneliti data sekunder dari berbagai bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian adalah bahwa berdasarkan analisis menggunakan Teori Hans kelsen dengan teorinya The Hirarchies of The norms, teori Jeremy Bentam, dengan teori� kemanfataan,� terkenal dengan sebutan The greates Happniness of The Greatest number, �dan teori Satipto Rahardjo, bahwa hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum bertujuan untuk membahagiakan rakyat maka disimpukan bahwa tidak adanya konsistensi antara pasal�pasal dan tujuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hokum dan tujuan hukum yang ingin dicapai adalah kepastian hukum, kesejahteran, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kesimpulannya bahwa kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam setiap pembuatan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Penanaman modal harus selalu berkiblat kepada Pancasila dan Konstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik Iindonesia 1945.Kata kunci :� Teori Hukum,� Undang-Undang No 25 tahun 2007, Pancasila dan UUD 45.�THE CRITICISM OF� LAW NUMBER 25 YEAR 2007 ABOUT INVESTMENT� (THE PERSPECTIVE THEORY OF LAW)�Abstrak : The background to criticize the Investment Law is Law Number 25 Year 2007 in the perspective theory of law, the purpose of the research is to know and analyze the opinion of theory and what is the purpose for� the Law no. 25 Year 2007 about Investment and what is the purpose of the Law no. 25 Year 2007. The research method uses normative research that examines secondary data from various primary, secondary and tersier materials.The results of the study are based on the analysis using the Hirarchies of the norms, Jeremy Bentam's theory, with theoretical theory, known as the Greates Happniness of the Greatest number, and Satipto Rahardjo's theory, that the law is for human non- which aims to make people happy. it is concluded that the absence of consistency between the articles and the legal objectives contained in Law no. 25 of 2007 about Investment, so that it can lead to legal uncertainty and welfare, justice and prosperity for the whole People Indonesia. The conclusion that to the government and the Parliament (DPR) in every legislative regulation relating to investment should be oriented to Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Keywords: Theory of Law, Law No. 25 of 2007, Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.