URGENSI PENGATURAN PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI ARSIP NEGARA DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pengaturan penyimpanan protokol notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik di Indonesia beserta mekanisme penyimpanannya. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder dengan melihat buku-buku, jurnal-jurnal terkait penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara, kemudian Notaris sistem elektronik, serta melihat aspek-aspek normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik. Hal ini digunakan demi terciptanya harmonisasi hukum dalam pengaturan penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik. The purpose of this study is to analyze the urgency of notary protocol storage arrangements as state archives with electronic systems in Indonesia and the storage mechanisms. This research method is carried out using a normative juridical method by collecting secondary data by looking at books, journals related to the storage of Notary protocols as state archives, then Notary electronic systems, as well as looking at normative aspects in the Civil Code, Law No. Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, Law Number 19 of 2006 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 43 of 2009 concerning Archives, and National Archives Regulation Number 6 of 2021 concerning Management of Electronic Records. This is used to create legal harmonization in the regulation of notary protocol storage as a state archive with an electronic system.