KEBIJAKAN PENENTUAN BENTUK INSENTIF PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT DI WILAYAH GUNUNG SAWAL, CIAMIS DENGAN METODA AHP

Abstract

Forest area in Gunung Sawal was divided into several classifications, i.e. Suaka Margasatwa Gunung Sawal (SMGS) managed by BKSDA Jawa Barat II, production forest managed by Perum Perhutani and privately owned forest managed by community. There was one ecosystem, influence to areas aside. anotherhand privately owned forests were continuously converted into other functions. To keep them settled need incentives. The purpose of the research was to find out the trigger factors in the changing of land utilization in privately owned forest and the forms of incentives fit to corresponding community socio-economics. The research was conducted in Sandingtaman village, Panjalu sub-district, Ciamis district from September to October 2008. Analytical Hierarchy Process (AHP) and in-depth interview techniques were implemented to collect data from key persons and farmers. Data collected, moreover, were descriptively analyzed. The result showed that socio-economic conditions influenced the farmer's decision in managing their privately owned forest. Incentives form elected were 9 and according to the key persons preferences, have selected 3 possessed of high score i.e. relevance and continuously extension on these following aspects i.e., technical, management, economic, social and culture (0.167), district government regulations which support land used establishment protecting environment and villagers welfare (0.140), fair regulations i.e. pro farmers regulation especially in arranging trade permissions related to wood species (0.126). Kawasan hutan Gunung Sawal terbagi menjadi beberapa klasifikasi, diantaranya Suaka Margasatwa Gunung Sawal (SMGS) dikelola BKSDA Jawa Barat II, hutan produksi dikelola Perum Perhutani, dan hutan rakyat dimiliki masyarakat. Ketiganya merupakan satu kesatuan ekosistem, dan keberadaannya berpengaruh terhadap wilayah yang ada di sekitarnya. Namun hutan rakyat terus mengalami konversi lahan menjadi fungsi lainnya. Untuk mempertahankannya, diperlukan insentif. Tujuan penelitian menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan lahan di hutan rakyat serta bentuk insentif yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sandingtaman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, pada bulan September - Oktober 2008. Data dikumpulkan dari responden petani dan informan kunci, dengan tehnik wawancara mendalam (indepth interview) dan metoda AHP (Analitical Hierarchy Process), selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Kondisi sosial ekonomi mempengaruhi keputusan petani dalam pengelolaan hutan rakyatnya. Dari 9 bentuk insentif yang terpilih selanjutnya berdasarkan preferensi informan kunci, terpilih 3 insentif yang memiliki nilai tertinggi yaitu Penyuluhan yang tepat dan berlanjut baik tentang aspek teknis maupun manajemen, ekonomi, sosial, budaya (0,167); Perda yang mendukung kemantapan tata guna lahan yang melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa, (0,140); dan Regulasi yang dapat memberikan keadilan, yaitu peraturan pemerintah yang lebih berpihak kepada petani, misalnya pengaturan perizinan bertata niaga kayu yang berkaitan dengan jenis tanaman (0,126).