ANALISIS FUNGSI KONSULTASI INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG SEBAGAI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

Abstract

Perluasan fungsi aparat pengawasan interen pemerintah sejak tahun 2008 menimbulkan paradigma baru pengawasan internal di republik Indonesia. Paradigma ini mewajibkan aparat pengawas interen pemerintah untuk memberikan pelayanan konsultasi di samping kegiatan pengawasan. Wajibnya pelayanan konsultasi ditandai dengan diterbitkannya berbagai peraturan tentang pelaksanaan dan mekanisme fungsi tersebut. Permasalahan muncul ketika pelaksanaan fungsi konsultasi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan itu. Tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan fungsi konsultasi tersebut dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan fungsi itu pada Inspektorat Kota Bandar Lampung. Secara lebih spesifik, penelitian ini juga menganalisis berbagai konflik, kesenjangan, dan penyalahgunaan fungsi pada Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai salah satu contoh aparat pengawasan intern pemerintah. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk mengetahui secara mendalam penerapan fungsi konsultasi, berdasarkan wawancara semi terstruktur dan telaah dokumen sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan belum memadainya pelaksanaan fungsi konsultasi yang dilakukan Inspektorat Kota Bandar Lampung berdasarkan tiga elemen standar audit intern pemerintah Indonesia (SAIPI). Hal tersebut dikarenakan adanya permasalahan terkait kekosongan hukum, jumlah sumber daya auditor dan anggaran inspektorat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kecenderungan penyalahgunaan fungsi karena konflik peran ganda antara pelayanan konsultasi dan pengawasan pada APIP sehingga menciptakan kesenjangan realisasi kinerja antara target pencapaian dan anggaran.