Implementasi Kebijakan Program Pembangunanpartisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi

Abstract

The Community-Based Participatory Development Program (P3BK) is the Bekasi City Government Program for the implementation of development through community participation and self-help. This paper wants to describe the implementation of the P3BK policy in Pondok Melati District, Bekasi City. This research is qualitative in nature where data is collected through interviews with self-managed P3BK implementers, then the data is analyzed by Miles and Huberman Models. Overall the program went well, which was based on several factors, namely: (1) communication, which included the distribution of effective communication, sufficient clarity on the P3BK policy by the implementers of the activities, as well as consistency in providing good direction; (2) resources, including competent and capable enough human resources; (3) the disposition/attitude of P3BK implementers: sufficient capacity and capability and high dedication of P3BK implementers; (4) organizational structure/bureaucracy, including the availability of Standard Operating Procedure (SOP) for P3BK implementation and each program implementer has understood and implemented the SOP, as well as effective bureaucratic fragmentation.AbtrakProgram Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) merupakan Program Pemerintah Kota Bekasi untuk pelaksanaan pembangunan lewat partisipasi dan swadaya masyarakat. Tulisan ini ingin mendeskripsikan implementasi kebijakan P3BK di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. Penelitian ini bersifat kualitatif di mana data dikumpulkan melalui wawancara pada pelaksana swakelola P3BK, kemudian data dianalisis dengan Model Miles dan Huberman. Secara keseluruhan program berjalan baik, yang didorong beberapa faktor yaitu: (1) komunikasi yang meliputi penyaluran komunikasi yang cukup efektif, kejelasan yang cukup baik atas kebijakan P3BK oleh para pelaksana kegiatan, serta konsistensi dalam memberikan arahan yang cukup baik; (2) sumber daya yang meliputi SDM pelaksana program yang dinilai cukup kompeten dan kapabel; (3) disposisi/sikap pelaksana P3BK yang meliputi kapasitas dan kapabilitas pelaksana P3BK yang cukup memadai, dedikasi yang tinggi. (4) struktur organisasi/birokrasi yang meliputi telah tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan P3BK dan masing-masing pelaksana program telah memahami dan melaksanakan SOP tersebut, serta fragmentasi birokrasi yang telah berjalan efektif.