Promosi Inklusi Sosial di Indonesia; Studi Kasus Pada Organisasi Masyarakat Sipil di Kuningan Jawa Barat dan Bulukumba Sulawesi Selatan

Abstract

This research aims to discuss the success of Lakpesdam PCNU Kuningan and Bulukumba community organizations in promoting and realizing an inclusive society. This research method applies qualitative type and content analysis. These results and discussions show how actors have a shared awareness to promote inclusive policy. The conclusion of this study is the success of community organizations Lakpesdam NU Kuningan and Bulukumba in encouraging inclusive policies, influenced by the skills of actors in inventorying the issues that are key to be invited to cooperate in encouraging the implementation of inclusive policies. The success of both organizations, due to political actors, received full support from religious actors. This study recommends that the paradigm of social inclusion can be a handle for policy makers in designing government development plans and strategy.keywords : Actors, Social Inclusion, policiesAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk membahas keberhasilan ormas kemasyarakatan Lakpesdam PCNU Kuningan dan Bulukumba dalam mendorong dan mewujudkan masyarakat yang inklusif. Metode penelitian ini menerapkan jenis kualitatif dan analisis isi. Hasil dan pembahasan ini mengemukakan bagaimana aktor-aktor memiliki kesadaran bersama untuk mendorong kebijakan inklusif. Kesimpulan penelitian ini adalah Keberhasilan organisasi kemasyarakatan Lakpesdam NU Kuningan dan Bulukumba dalam mendorong kebijakan inklusif, dipengaruhi oleh keterampilan aktor-aktor dalam menginventarisir masalah yang menjadi kunci untuk bisa diajak kerja sama dalam mendorong implementasi kebijakan inklusif. Yang melatar belakangi keberhasilan kedua organisasi tersebut, karena aktor-aktor politik, mendapatkan dukungan yang penuh dari aktor agama. Penelitian ini merekomendasikan, agar paradigma inklusi sosial dapat menjadi pegangan untuk para pemangku kebijakan dalam merancang rencana dan strategi pembangunan pemerintahan.Kata Kunci: Aktor, Inklusi Sosial, kebijakan