Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung

Abstract

Tata kelola kolaboratif merupakan objek penelitian yang menjadi permasalahan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Sosial Kabupaten Bandung, yang menjadi masalah adalah target SPM. Pencapaian target tersebut belum terlaksana secara maksimal, penyebab utama adalah karena model paling utama dari fragmentasi pelayanan adalah variasi yang dimiliki pemerintah sangat terbatas, terutama sumber daya. Tujuan dari penelitian ini untuk menyiapan SDM yang diperlukan anggota jaringan sebagai pemegang mandat beserta lembaga inisiator di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi untuk menjiwai, mengerti, dan memahami bidang sosial terutama konsep colaborative governance beserta praktek elemen-elemennya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling dan studi kepustakaan yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder dan jurnal nasional. Hasil penelitian ini merupakan minor science ilmu kesejahtraan sosial sebagai basis pengetahuan dengan pengelolaan informasi dan data yang terbuka, pelayanan berjenjang dan sistem kolaboratif yang dilaksanakan dari tingkat pusat sampai pelayanan masyarakat dimulai disemua tingkatan dan mendukung tata kelola kolaboratif yang mahir dalam pengembangan Sumber Daya Manusia.