LEMBAGA WILAYATUL HISBAH DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH

  • Mariadi
N/ACitations
Citations of this article
20Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Secara yuridis, pengaturan syari’at Islam di Aceh didasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Implementasi dari pelaksanaan syari’at Islam tertulis dalam peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.Wilayatul qadha adalah lembaga peradilan umum seperti dikenal sekarang, wilayatul madzalim adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat pemerintah, sedangkan Wilayat al-Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syari’at Islam dan amar ma’ruf nahi munkar secara umum.

Cite

CITATION STYLE

APA

Mariadi. (2018). LEMBAGA WILAYATUL HISBAH DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH. Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam, 3(I), 73–86. https://doi.org/10.32505/legalite.v3ii.1097

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free