Penanganan intoleransi oleh pemerintah daerah istimewa yogyakarta

Abstract

ABSTRAKMasalah intoleransi seringkali mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga, masalah semacam ini harus di tangani sedini mungkin agar tidak menyebar dan mempengaruhi kehidupan masyarakt. Maka, Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial, menjadi suatu solusi untuk menangani masalah-masalah Intoleransi yang seringkali terjadi di Yogyakarta. Setidaknya karena dipicu oleh dua hal yaitu: pertama, keberadaan intoleransi masih ada dan seringkali muncul dengan jarak yang berdekatan. Kedua, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Instruksi Gubernur DIY terkait pencegahan potensi konflik sosial. Maka, penelitian ini bertujuan menemukan persoalan yuridis dengan penelitian normatif deskriptif, melaluui pendekatan politik hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).Kata kunci: Intoleransi, Penanganan, dan Konflik SosialABSTRACTThe problem of intolerance oftenly bothers nation-state life, therefore the problem like this must be coped from earliest days, so it doesn't overspread and influence people's lives. Thus, the instruction of Governon of DIY Number 1/INSTR/2019 about Potencial Prevention of Social Conflict is a solution to cope the problems of intolerance which is happened in Yogyakarta oftenly.At least, it's triggered by two things: first, intolerance still exists and appears in a rapid time. Second, it hasn't follow up so far by the instruction of Governon of DIY about Potencial Prevention of Social Conflict.Therefore, the purpose of this research to find the juridical problem by using normative and descriptive research, by legal politic and human right approach.Keyword: intolerance, handling, and Social Conflict.