SIKAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Abstract

Masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyelesaikan urusannya sendiri sesuai aspirasi setempat. Hal ini mempertegas bahwa posisi masyarakat merupakan subjek otonomi bukan objek otonomi. Secara eksplisit kebijakan desentralisasi juga mengungkap hakekat otonomi sebagai wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya. Tujuan untuk menganalisa partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah. Metode pendekatan yurudis sosiologis, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan analisa secara diskriptif kuantitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: partisipasi pemuda dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pilkades 50% responden menunjukkan partisipasi yang sangat tinggi, 20% partisipasi tinggi dan 30% menunjukkan partisipasi cukup tinggi. Partisipasi ibu-ibu PKK/dawis terhadap Perda pilkades menunjukkan sangat tinggi 29,95%, partisipasi tinggi 43,54 dan responden menunjukkan partisipasi cukup tinggi 4,04%. Partisipasi masyarakat umum terhadap Perda pilkades 35,51% menunjukkan partisipasi sangat tinggi, 60,98% responden berpartisipasi tinggi dan 2,91% responden menunjukkan partisipasi cukup tinggi. Partisipasi tokoh ulama terhadap Perda Pilkades 42,4% responden menunjukkan partisipasi sangat tinggi, 46,40% responden menunjukkan partisipasi tinggi dan 7% responden menunjukkan partisipasi cukup tinggi