IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PEDESAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Bandung pasca diberlakukannya Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis diskriptif. Data diperoleh dari data primer dari lapangan dan data sekunder dari Bapenda Kabupaten Bandung. Hasil dan simpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan pajak PBB-P2 di Kabupaten Bandung telah dilakukan dengan merujuk kepada Undang-Undang 28 Tahun 2009 dan pedoman pengelolaan pajak yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Rujukan lainnya yang digunakan adalah Peraturan Bupati nomor 69 Tahun 2016 tentang pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Bandung. Hasil yang diperoleh adalah secara kuantitatif penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dinas Pendapatan Daerah hingga saat ini diberi wewenang dan tanggung jawab pengelolaan pajak dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak. Kondisi lapangan saat ini dikarenakan wilayah Kabupaten sangat luas, maka dibentuk dan ditetapkan UPTD-UPTD pelayanan pajak. UPTD ini mempunyai tanggungjawab untuk menjadi perpanjangan Dispenda. Dalam implementasinya, setiap UPTD melayani 6 (enam) sampai 7 (tujuh) wilayah kecamatan terdekat. Hal ini guna memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan melakukan pembayaran pajak daerah. Selain itu, adanya pelayanan pajak dengan menggunakan mobil keliling, dapat efektif dalam memberikan pelayanan publik dalam menjangkau pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat merasakan puas atas apa yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Kata kunci: Pengelolaan; PBB-P2; dan UU 28/2009.