Artikel ini memberi gambaran dan mendiskusikan tentang praktik terbaik pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan kegiatan paradiplomasi di Kabupaten Bantaeng. Utamanya setelah bergulirnya era reformasi dan globalisasi yang ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi dan tuntutan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana pemberian kesempatan pada daerah secara luas untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki, akselerasi pembangunan dan pengembangan jejaring kerjasama. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengambilan data yaitu telaah pustaka dan observasi ditemukan fenomena menarik dalam kerangka dan perwujudan praktik pemerintahan. Meski Kabupaten Bantaeng secara statistik dan tampilan fisik sempat mendapatkan opini negatif namun dengan adanya intergritas kepemimpinan, relasi, kekompakan dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip pembelajaran dan pengembangan relasi yang lebih luas melalui jejaring internasional ternyata dapat memberi output pada akselerasi pembangunan infrastruktur fisik dan sosial di Kabupaten Bantaeng dan bahkan menjadi best practice good governance dan kegiatan paradiplomasi di Indonesia.
CITATION STYLE
Harakan, A. (2018). PARADIPLOMASI DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DAN SOSIAL DI KABUPATEN BANTAENG. Jurnal PIR : Power in International Relations, 3(1), 1. https://doi.org/10.22303/pir.3.1.2018.1-15
Mendeley helps you to discover research relevant for your work.