KAJIAN HUKUM DAMPAK REGULASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TERHADAP MASKAPAI PENERBANGAN BUMN DAN SWASTA

Abstract

Pembangunan bidang ekonomi sangat ditunjang oleh alat trasnportasi dan sarana serta prasarana dan kemajuan hukum suatu negara merupakan cita-cita semua bangsa, yang merupakan kekuatan utama dalam mendorong perkembangan suatu negara, terutama Indonesia. Sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepualauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam kemajuan suatu negara terutama negara kepulauan seperti Indonesia alat transportasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjangkau setiap pulau atau daerah tersebut dengan cepat, hal ini tentu membutuhkan suatu perhatian dan peraturan dari pemerintah untuk mengatur sehingga penerbangan menjadi hal yang menyenangkan bagi semua penggunanya.olehnya pemerintah melalui Menteri Perhubungan No 89 Tahun 2015 tentang penanganan keterlambatan penerbangan (Delay) pada Badan usaha angkutan udara Niaga berjadwal di Indonesia.