PROBLEMATIKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA PANDEMI DENGAN PEMBERLAKUAN KENAIKAN TARIF PPN

Abstract

ABSTRAK Sesuai dengan penerapan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berubah menjadi 11%  yang akan berlaku pada tanggal 1 April 2022.  Pemberlakuan kenaikan tarif PPN dapat menimbulkan problematika. Karena terjadinya dilema dimasyarakat bahwa PPN bersifat objektif, merupakan pajak tidak langsung, dan tidak kumulatif. Maka bagaimana pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap pemulihan ekonomi nasional dalam keberlangsungan hidup dan kebermanfaatan kepada masyarakat. Dengan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis normatif berupa studi dokumen atau kepustakaan. Analisis problematika pemulihan ekonomi nasional, dalam pajak ditinjau dari segi hukum, diatur secara tegas dalam undang-undang yang memberikan legitimasi kepada negara untuk memungut pajak, sehingga timbul perikatan antara individu (orang pribadi atau badan) dengan negara untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan. Namun, hukum melindungi wajib pajak dari adanya tindakan sewenang-wenang negara dalam pemungutan pajak. Kebijakan kenaikan tarif pajak PPN ini merupakan kebijakan dari upaya pemerintah untuk mencapai target penerimaan ke APBN dalam pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, kenaikan pajak ini bertujuan pengurangan ketimpangan. Dalam kenaikan tarif PPN harus diikuti perlindungan pada kelompok menengah bawah dengan pemberian insentif dan dukungan APBN.   ABSTRACT  In accordance with the implementation of Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations, the rate of Value Added Tax (PPN) has changed to 11% which will take effect on April 1, 2022. The implementation of an increase VAT rate can cause problems. Because there is a dilemma in society that VAT is objective, is an indirect tax, and is not cumulative. Then how is the effect of increasing the VAT rate on the recovery of the national economy in terms of survival and the usefulness for the community. The research method used is normative legal research, with a normative juridical approach in the form of document studies or literature studies. Analysis of the problematics of national economic recovery, in terms of taxation from a legal perspective, is expressly regulated in a law that gives legitimacy to the state to collect taxes, so that an agreement arises between an individual (individual or entity) and the state to carry out their tax obligations and rights in accordance with the law. However, the law protects taxpayers from arbitrary actions by the state in collecting taxes. The policy of increasing the VAT tax rate is a policy of the government's efforts to achieve the target of APBN revenues in the recovery of the national economy. In addition, this tax increase aims to reduce inequality. The increase in VAT rates must be followed by protection for the lower middle class by providing incentives and state budget support.